Mewaspadai Ancaman Kredit Macet Perbankan

Kurang lebih setahun yang lalu, saya pernah menuliskan artikel mengenai “mewaspadai lonjakan kredit macet di perbankan kita”. Agaknya apa yang saya khawatirkan akhirnya terbukti juga, baru-baru ini salah satu media ekonomi merilis kabar mengenai adanya dua bank asing besar yang NPL nya menyentuh angka 5% dan terancam masuk dalam pengawasan Bank Indonesia.

Bank yang satunya sudah pasti terkena kredit macet di sektor corporate credit, sementara yang satunya lagi masih kurang jelas, apakah terkena kasus di consumer credit seperti KTA ataupun kartu kredit atau justru terkena di kasus kredit korporasi, maklum bank yang satu ini main di semua lini bisnis (wholesale banking).

Padahal justru beberapa waktu yang lalu, salah seorang pejabat tinggi di Bank Indonesia justru menyindir salah satu bank swasta nasional yang cenderung bermain aman dan minim penyaluran kredit. Namun kenyataannya apa yang dilakukan bank tersebut tidaklah salah sepenuhnya.

Pada kenyataannya, benar, sebuah bank harus menjadi agen pembangunan seperti yang pernah saya tuliskan beberapa waktu yang lalu. Namun menjadi agen pembangunan yang seperti apa, dan dalam bentuk penyaluran kredit macam apa yang harus dibahas lebih mendalam lagi.

Memborbardir pasar dengan segala macam kemudahan dan fasilitas kredit, tanpa disertai analisa yang mendalam mengenai model bisnis dan karakter perilaku pelaku bisnisnya, adalah sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, Indonesia justru bisa terjerumus kembali ke model praktik jaman orde baru, di mana jor-joran pemberian kredit menyebabkan kejatuhan yang dalam saat terjadi krisis Asia tahun 1997 /1998 tempo hari.

Itulah pentingnya pengelolaan sumber daya manusia harus diperhatikan benar-benar, jangan sampai kecolongan karena lemahnya faktor sumber daya manusia sehingga menyebabkan bank-bank yang ada mengalami masalah dalam penyaluran kreditnya.

Di sini peran bank sentral sangat diperlukan guna mengevaluasi kembali kebijakan dan peraturan serta pembinaan bank-bank nasional baik swasta maupun BUMN, baik asing maupun lokal. Karena lemahnya pembinaan sumber daya dan kurang optimalnya peraturan bisa menyebabkan instabilitas dalam kerangka ekonomi makro.

Akhir kata, perlu dipikirkan dan dievaluasi kembali, kebijakan penyaluran dan kemudahan kredit seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana model pelaksanaannya di lapangan agar di satu sisi tidak menghambat pembangunan namun di sisi lain tidak menyebabkan ekonomi dalam kondisi labil dan rapuh.